Memperingati Hari Nusantara: Momentum untuk Menjaga Persatuan

Hari Nusantara merupakan suatu peringatan dari Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu, Djuanda Kartawidjaya. Deklarasi Djuanda sering kali dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia yang kedua. Deklarasi tersebut berisikan perajutan persatuan kembali wilayah daratan dan lautan yang ada dan menjadi satu kesatuan. Dalam deklarasi tersebut disebutkan “Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yuridiksi Republik Indonesia”.

Penyatuan daratan dan lautan nusantara juga kemudian secara tidak langsung didukung oleh diterima dan ditetapkannya negara kepulauan dalam United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) oleh PBB pada 1982. Kemudian 3 tahun setelah itu Indonesia menetapkan UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Negara Kepulauan. Setalah ditetapkannya UU No. 17 Tahun 1985 luas wilayah NKRI menjadi 5.193.250 km² dari yang semula hanya 2.027.087km² atau setara dengan 2,5 kali lipatnya.

Kemudian pada 2001 melalui Keppres No. 126/2001 tanggal 13 Desember dikukuhkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri.

Peringatan Hari Nusantara ini merupakan sebuah penegasan dan peringatan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Tentu kita tidak lupa bahwa nenek moyang kita merupakan pelaut handal. Tidak sedikit catatan sejarah yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita dahulu kala sudah bisa menjelajah hingga ke benua afrika. Maka dari itu, kecintaan kita terhadap lautan harus ditingkatkan kembali dan terus diwariskan kepada anak cucu kita.
Luasnya daratan dan lautan Indonesia menjadi sebuah potensi besar dan tentu memiliki resiko yang tidak kalah besar. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan yang luas Indonesia memiliki potensi sebagai poros maritim dunia.

Namun tentu juga tidak lepas dari resiko bahwa perairan merupakan salah satu jalur yang paling mudah untuk dilintasi kelompok-kelompok kejahatan transnasional dari mulai seludupan barang “haram”, human trafficking, illegalfishing hingga perlintasan jaringan terorisme. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga baik-baik wilayah daratan dan perairan kita terutama yang berbatasan langsung dengan daratan dan perairan negara lain. Maka seluruh aparat pemerintahan dibantu elemen masyarakat agar tidak lengah dalam menjaga kedaulatan darat dan laut negara kita.

Selain itu tantangan dari dalam negeri sendiri diantaranya adalah adanya resiko perpecahan karena perbedaan pulau, letak geografis, bahasa, budaya dan sebagainya. Dalam momentum ini sudah saatnya kita memahami dan menghayati kembali wawasan kenusantaraan kita dan bersinergi agar dapat terus konsisten dalam menjaga persatuan dan keamanan di negara kepulauan ini.

Kuncinya adalah aparat pemerintah baik pusat maupun daerah beserta seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari ancaman perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri maupun ancaman keamanan dari luar.