Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI digelar pada 20-21 Februari 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta. Melalui agenda tahunan ini, BNPT memfokuskan perlindungan pada perempuan, anak dan juga remaja dengan tema “Melindungi Perempuan, Anak, dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Pada kegiatan ini, BNPT RI menyampaikan 7 program prioritasnya yang ditujukan untuk mendukung terciptanya ketahan masyarakat terhadap ancaman radikal terorisme. Ketujuh program ini akan dilaksanakan dibeberapa provinsi di Indonesia, dengan rincian program sebagai berikut:
- Program I: Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja
Program ini mendorong perempuan,anak, maupun remaja untuk terlibat lebih aktif dalam berbagai kegiatan penanggulangan terorisme, terutama bagi penggerak di komunitas. Dengan demikian penguatan peran perempuan dalam penanggulangan terorisme tidak hanya membantu dalam mencegah, tetapi juga membantu dalam membangun masyarakat yang lebih damai dan toleran.
- Program II: Pembentukan Desa Siapsiaga
Desa Siapsiaga dirancang menggunakan pendekatan intervensi sosial berfokus pada perubahan sosial berbasis komunitas Masyarakat. Nantinya, desa Siapsiaga yang dibentuk dihrapkan dapat memiliki ketahanan dan kemampuan deteksi dini dari ancaman terorisme.
- Program III: Pembentukan Sekolah Damai
Program sekolah damai dibentuk di daerah yang memiliki tingkat radikalisme peringkat 10 besar sesuai dengan Indeks Potensi Radikalisme. Program ini menyasar sekolah yang memiliki tingkat intoleran sesuai dengan indikator yang dibuat oleh Kemendikbud dan Provinsi. Target sasaran sekolah damai yaitu pelajar SMA dan tenaga pengajar.
- Program IV: Pembentukan Kampus Kebangsaan
Kampus kebangsaan digagas dalam rangka mencegah meluasnya radikalisasi di lingkungan perguruan tinggi. Program ini secara khusus dilakukan untuk memperkuat peran kampus sebagai pelopor penguatan wawasan kebangsaan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat dari segala bentuk paham radikal terorisme.
- Program V: Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi
Asesmen pegawai dengan risiko tinggi pada objek vital yang strategis dan fasilitas public adalah salah satu upaya mewujudkan ketahanan mesyarakat terhadap ancaman terorisme, terutama ancaman dari dalam (internal thread) organisasi. Fakta penangkapan pegawai pemerintah dan BUMN yang terlibat dalam aktivitas jaringan teroris menekankan urgensi penerapan manajemen risiko, termasuk pemetaan jabatan kritikal. Program ini diharapkan dapat mencegah penyebaran paham radikal terorisme dan menciptakan kondisi aman untuk Indonesia.
- Program VI: Penanganan Asosiasi Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi Foreign Terrorist Fighter
Pasca kekalahan ISIS, fenomena repatriasi terjadi di beberapa warga negaranya terlibat FTF di Suriah/Iraq. Mengantisipasi hal tersebut, dengan mempertimbangkan isu kemanusiaan, maka pemerintah Indonesia melalui Kemenpolhukam menginisiasi pembentukan satgas penanganan WNI di luar negeri yang terasosiasi FTF yang didasari pada Kepmenkopolhukam yang pertama No 100 Tahun 2020 yang kemudian diperpanjang pada Kepmenkopolhukam No.90 Tahun 2023 dengan melibatkan seluruh K/L terkait.
- Program VII: Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas
Keluarga narapidana tindak pidana terorisme (napiter) dapat menjadi benteng utama dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme. Mereka memiliki kemampuan dalam melakukan deradikalisasi, melunakkan ideologi kekerasan yang dimiliki anggota keluarga lain yang juga terjerat dalam terorisme.
Sumber: Booklet BNPT RI, 2024
Penulis: Siska Irma Diana
0 comments on “Mengenal 7 Program Prioritas BNPT 2024” Add yours →