Jaminan Kemerdekaan Beragama di Kota Cilegon

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.

Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pasal tersebut di Indonesia hingga sekarang? Apakah Indonesia sudah merdeka dalam beragama?

Rasanya baru kemarin kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia tepatnya di hari Rabu, 17 Agustus 2022. “77 tahun kita telah merdeka” begitu orang bilang. Semua setuju karena Indonesia memang telah merdeka dari penjajah sejak tahun 1945. Tapi bagaimana bila konteks merdeka kita kaitkan dalam beragama?. Penulis mungkin akan menjadi orang yang paling lantang menjawab belum. Salah satu kota di Provinsi Banten seringkali tersorot sebagai kota intoleran. Tak lain dan tak bukan adalah Kota Cilegon. Pernyataan ini bukanlah opini tak berdasar. Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute pada tahun 2021 mengungkap bahwa Cilegon peringkat 3 terbawah.


(sumber gambar diagram: tirto.id)

Tentang Rumah Ibadah

Data resmi negara tahun 2019 yang disajikan kembali dalam portal berita tirto.id mengungkap warga non muslim di Kota Cilegon memeluk agama Kristen sebanyak 6.740 orang, Katolik 1.743 orang, Hindu 215 orang, Buddha 215 orang, Konghucu 7 orang. Sedangkan di tahun yang sama total rumah ibadah berdasarkan Budan Pusat Statistik Kota Cilegon mencatat hanya ada 382 masjid dan 387 musholla. Tidak ada gereja, pura, vihara. Angka tersebut sudah cukup menerangkan amblasnya pluralisme disana. Bulan Februari 2022 Kemenag Cilegon beserta para Tokoh Agama dan Pembimas Kanwil Banten melakukan pertemuan dengan bahasan “Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama”. Beberapa bulan setelahnya April 2022 aksi dilakukan warga untuk memohon pembangunan gereja. Apakah pertemuan di bulan Februari hanya formalitas belaka demi membingkai Kota Cilegon yang lebih toleran?

Penolakan Pembangunan Gereja

Anomali kemerdekaan beragama diperkuat dengan 4 kali penolakan pembangunan gereja yang sudah diajukan oleh Pendeta Hotman dari HKPBP Maranatha Cilegon. Sejak tahun 2006 penandatanganan dokumen terhenti pada RT, RW, Ormas sebagai bentuk ketidaksetujuan pembangunan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Cilegon juga tidak menampakkan keberpihakannya pada minoritas. Jemaat gereja perlu menahan sabar untuk menempuh perjalanan 35 KM terlebih dahulu ke kota Serang tiap kali hendak beribadah.

Jaminan kemerdekaan beragama di Kota Cilegon telah beberapa kali memasuki puncak klimaks. Pun antiklimaks telah banyak menimbun resolusi terhadap paradoks waktu yang kian tak berujung.

“77 tahun Indonesia merdeka” begitu katanya.

Penulis: Rifa Qutratunisa

 

Referensi

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2020). Kota Cilegon Dalam Angka 2020. Cilegon. From https://cilegonkota.bps.go.id/publication/2020/04/27/595dffb58297620c933f5380/kota-cilegon-dalam-angka-2020.html

Kementrian Agama Kantor Kota Cilegon. (2022, February). Sukseskan Tahun Toleransi 2022, Kemenag Cilegon Undang Tokoh Agama dan Pembimas Kanwil Banten. From https://kemenagcilegon.id/sukseskan-tahun-toleransi-2022-kemenag-cilegon-undang-tokoh-agama-dan-pembimas-kanwil-banten/

Prabowo, H. (2022, July 18). Tak Ada Gereja di Cilegon: Diskriminasi di Balik Topeng Pluralisme. From tirto.id: https://tirto.id/tak-ada-gereja-di-cilegon-diskriminasi-di-balik-topeng-pluralisme-guaJ

SETARA Institute. (2021). RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KOTA TOLERAN 2021. From Siaran Pers SETARA Institute: https://setara-institute.org/ringkasan-eksekutif-indeks-kota-toleran-2021/

1 comment on “Jaminan Kemerdekaan Beragama di Kota CilegonAdd yours →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *