GESTAPU 65: Mengingat dan Menelaah Sejarah

Bangsa Indonesia kerap mengenal ungkapan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” yang disuarakan oleh Sukarno pada pidato kepresidenan terakhirnya yakni 17 Agustus 1966. Relevan dengan ungkapan tersebut, bangsa kita sarat mengenang salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia pada tiap penghujung September. Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) 1965 atau yang akrab dikenal G 30S/PKI disebut sebagai peristiwa kelam sepanjang sejarah bangsa ini.

Dilema Film G 30S/PKI

Sebagai upaya mewariskan pemahaman dan memelihara ingatan atas peristiwa kelam itu, film berjudul Penumpasan Pengkhianatan G 30S/PKI karya almarhum Arifin Chairin Noer menjadi tayangan wajib setiap 30 September melalui saluran televisi nasional TVRI. Hal ini berlaku sejak  film tersebut ditayangakan pada 1984 masa  pemerintahan orde baru. Tak ayal, film ini merupakan sejarah tunggal atas serpihan tragedi berdarah yang bisa dipelajari sebagai peta berfikir bagi para pelajar kala itu.

Film hasil produksi Pusat Produksi Film Negara tersebut menelan biaya yang fantastis dibawah komando Gufran Dwipayana. Sialnya, film yang diduga mengandung propaganda politik itu berhenti ditayangkan sejak berakhirnya orba. Masyarakat mendesak dihentikannya film tersebut karena disinyalir tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya, melainkan diselimuti perspektif orde baru.

Selain desakan masyarakat, tiga tokoh utama yang berperan menghentikan pemutaran film tersebut adalah Juwono Sudarsono (Menteri Pendidikan), Yunus Yosfiah (Menteri Penerangan), dan Saleh Basarah (Marsekal Udara). Saleh menghubungi Juwono dengan menyatakan keberatan karena film tersebut mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa G 30S/PKI. Sedangkan Yunus menegaskan bahwa film yang memuat pengkultusan terhadap tokoh tidak lagi relevan dengan semangat reformasi.

Keadaan berbalik, pasca reformasi film Pengkhianatan G 30S/PKI kembali ditayangkan atas perintah Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (2017). Melihat hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi merespon keberatan. Menurutnya, film tersebut sarat adegan kekerasan yang tak patut disimak. Senada dengan Muhajir, Psikolog Anak Vera Ita Hadiwidjojo mengatakan bahwa anak-anak belum bisa berfikir secara kritis, sehingga cenderung menerima apapun yang disodorkan sebuah film. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo memberi lampu hijau atas perintah tersebut, alasannya agar pelajar mengerti bahaya komunisme dan mengetahui PKI.

Tak ingin kehilangan momentum, stasiun televisi swasta yakni SCTV dan TV One ikut memutar film tersebut. Dengan tajuk “eksklusif” pada poster publikasinya, TV One menayangkan film itu pada 29 September 2017. Di sisi lain, peneliti Remotivi, Roy Thaniago menandaskan (dalam laporan Tirto.id) “Dengan menyiarkannya, kedua stasiun televisi tersebut (menjadi) bagian dari sebuah order yang berusaha memanipulasi sejarah. Kalau televisi menyiarkan itu, mereka ikut dalam bagian yang terus-menerus membodoh-bodohi masyarakat; mereka bagian dari rantai distribusi hoaks terbesar yang diciptakan negara ini.”

Bahkan, September 2021 ini, beberapa stasiun televisi swasta kembali menayangkan film tersebut. Berdasarkan pantauan penulis, film G 30S/PKI disiarkan oleh MNC TV dan TV One. Beberapa akses live streaming film tersebut juga beredar di jagat digital.

Berdasarkan narasi di atas, film G 30S/PKI jelas diselimuti pro-kontra yang berkeliaran di benak masyarakat. Hal ini hendaknya kita sikapi dengan terbuka. Sebagai bagian dari sejarah dan pelaku sejarah ke depan, alangkah baiknya jika kita mampu menelaah lebih dalam dengan memperkaya literasi atas sejarah panjang bangsa ini.

Peristiwa G 30S/PKI dalam Tanda Tanya

Pada mulanya, perpolitikan Indonesia didominasi tiga unsur kekuatan yang menyebabkan faksi politik dan pemerintahan Indonesia memanas kala itu. Menurut Soebandrio, tiga unsur kekuatan itu ialah unsur kekuatan Presiden RI, kekuatan Angkatan Darat, dan kekuatan PKI.

Pertama, unsur kekuatan Sukarno yakni orang-orang yang loyal kepada Sukarno, dalam hal ini adalah Kabinet Dwikora. Kedua, unsur TNI AD yang terdiri atas para Jenderal (selain Suharto). Ketiga, unsur PKI yang berjumlah 17 juta anggota. Terakhir, kekuatan yang diduga di luar ketiga kekuatan di atas adalah kekuatan Suharto yang bergerak di bawah tanah. Konon, Suharto menarik diri dari TNI AD yang bersebrangan dengan Sukarno dan menyusun kekuatan sendiri.

Kemudian, isu adanya koalisi jenderal berkembang di kalangan istana. Koalisi yang kemudian disebut Dewan Jenderal itu bertujuan melakukan kudeta politik terhadap Sukarno. Hal ini kemudian ditanggapi serius oleh pengikut Sukarno dengan melakukan rapat-rapat tertutup. Terlepas dari ada atau tidaknya keterkaitan PKI, aktor yang mendalangi penculikan terhadap para Jendral AD adalah Kolonel Untung dari Cakrabirawa, Brigjend Supardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan AKBP Anwas.

Pada 22 Sepember 1965, PKI membagi tiga pasukan dengan tugas berbeda, yaitu:

1. Pasukan Pasopati, bertugas menculik dan membunuh Jendral Angkatan Darat
2. Pasukan Bimasakti, bertugas menguasai RRI dan Telekomunikasi.
3. Pasukan Gatotkaca, bertugas mengordinasikan kegiatan di Lubang Buaya.

Dini hari pada 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa memimpin gerakan militer kubu PKI dengan menculik dan membunuh enam perwira tinggi dan perwira pertama TNI AD yang disebut sebagai Tujuh Pahlawan Revolusi.

Dalam penculikan yang dilakukan, Untung menggunakan dua Batalion yakni 454 dan 530, yang diketahui keduanya merupakan pasukan elit Kostrad di bawah Komando Suharto. Hal ini kemudian mengindikasikan keterlibatan Suharto secara tidak langsung. Selain itu, Untung dan Latief diketahui adalah bawahan Suharto ketika di divisi Diponegoro Semarang.

Suharto dalam biografinya yang ditulis oleh R.E Elson memberikan pernyataan menarik. Suharto mengatakan:

“Pergerakan itu bukanlah pergerakan yang muncul tiba-tiba pada 30 September, tapi merupakan akumulasi dari rangkaian kejadian yang telah dipersiapkan sejak lama. Suasana penuh hasutan dan fitnah, yang membangkitkan perasaan saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, serta iklim ekonomi yang buruk, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dengan mudah digunakan oleh mereka untuk kemudian melakukan gerakan kontrarevolusi.… Dalam setiap sandiwara selalu ada pemain utama, pembantu dan dalangnya. Hal yang sama juga dimiliki oleh gerakan kontrarevolusi yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Aktor utama, yang mengatur kelompok lainnya didalangi oleh kelompok Untung dan beberapa anggota ABRI. Sedangkan peran pembantu dijalankan oleh para pemuda rakyat, Gerwani. Dalangnya, menurut fakta dan dokumen-dokumen serta hasil introgasi yang kami dapat menunjuk adanya peran PKI sebagai otak gerakan kontrarevolusi.”

Terlepas dari siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa Gestapu, inti dari peristiwa tersebut adalah penyingkiran petinggi Angkatan Darat yang berakhir di Lubang Buaya dan pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Namun hingga kini, PKI disebut sebagai sebab utama peristiwa G 30S/PKI dan PKI pula yang harus bertanggungjawab atas kekejaman kemanusiaan kala itu.

Referensi:

Buku Suharto; Sebuah Biografi Politik karya R.E Elson.

Beberapa laporan Kompas.com, Tempo.co dan Tirto.id tentang peristiwa G 30S/PKI

Penulis: Siska Irma Diana