Mengingat Kembali Polemik Supersemar dan Kontroversinya

Setiap tanggal 11 Maret, masyarakat Indonesia selalu diperingati oleh suatu peristiwa yang telah tercatat pada sejarah politik di Indonesia, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Mengingat kembali Supersemar akan memberikan kepada kita suatu refleksi terhadap posibilitas yang terjadi pada dinamika politik di Indonesia kedepannya. Sebagaimana fungsi dari mempelajari sejarah Indonesia yaitu agar peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa jadi pelajaran di masa yang akan datang.

Pada dasarnya terdapat banyak sumber yang menceritakan latar belakang Supersemar secara luas dan spesifik. Akan tetapi, hal yang lebih menarik dibahas adalah terkait kontroversi perbedaan versi Supersemar itu sendiri. Keberagaman versi yang muncul terkait sejarah Supersemar terlihat seperti ada yang mengganjal. Oleh karena itu, polemik inilah yang mungkin bisa kita rekontruksi kembali.

Supersemar menjadi pembahasan yang fundamental dalam perkembangan pergolakan politik bangsa Indonesia, yang berujung pada peralihan kekuasan Presiden Ir. Soekarno kepada Soeharto. Dalam perkembangannya, terdapat banyak kontroversi terhadap keorisinilan sejarah tersebut. Paling tidak terdapat tiga kontroversi yang familiar.

Pertama, terkait keorisinilan dan keberdaan surat supersemar itu sendiri. Hingga saat ini peneliti Sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) belum menemukan naskah otentik supersemar. Dari keempat naskah yang ada, masih tercatat belum ada surat yang asli. Terdapat kontroversi terhadap surat yang ada saat ini, salah satunya mengenai lambang yang melekat pada surat dan pada penggunaan ejaan. Hal ini menjadi sebuah tugas besar bagi bangsa Indonesia untuk mencari surat Supersemar yang asli, karena merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang belum final.

Kedua, Proses perolehan naskah Supersemar, hingga saat ini masih dalam kontroversi mengenai proses terciptanya naskah Supersemar. Peralihan kekuasaan itu diawali oleh dengan terbitnya surat perintah dari Soekarno kepada Lethnan Jendral Soeharto, yang kemudian dikenal dengan istilah Supersemar. Surat ini berisi perintah terhadap Soeharto agar “mengambil langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan”. Naskah ini dibuat di Istana Bogor yang dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf.

Perlu diketahui, munculnya surat tersebut bukan kemauan dari Soekarno pribadi, melainkan pada saat itu, Soekarno berada di bawah tekanan pada situasi politik yang masih rawan akibat gejolak PKI. Alih-alih hanya untuk menertibkan keamanan, Supersemar konon dijadikan bentuk legitimasi oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan.

Ketiga,  Interpretasi Soeharto mengenai Supersemar. Masalah interpretasi pun masih menyisakan banyak tafsir, terkait mengambil tindakan yang dianggap perlu. Dinahkodai oleh Soeharto yang mengemban surat tersebut atas perintah Soekarno. Maka sering kali timbul pertanyaan, apakah surat itu merupakan delegation of authority atau transfer of authority. Suatu bentuk penugasan untuk menjaga keamanan atau mencakup perpindahan kekuasaan seperti halnya yang ditafsirkan Soeharto.

Adanya surat tersebut seolah Soeharto memiliki wewenang yang besar untuk mengeluarkan keputusan strategis, termasuk dalam hal politik. Seperti pembubaran PKI dan menjadikannya ormas terlarang, pembersihan Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S. Hal inilah yang masih menyisakan kejanggalan bagi para sejarawan yang berusaha mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi.

Banyaknya kontroversi di atas, menjadi sebuah tinta hitam bagi bangsa Indonesia. Timbulnya Supersemar tidak jauh dari gesekan politik antara Angkatan Udara dan PKI, atau bahkan Soekarno itu sendiri. Sejarah tersebut masih belum terungkap keasliannya. Teramat sulit untuk membuktikan kebenarannya, sebab tokoh sentral itu sendiri yakni Soeharto telah tiada, dan para aktor yang melihat atau tahu betul terkait naskah tersebut sudah tiada.

Karenanya, untuk menemukan titik temu terkait hakikat Supersemar itu sendiripun bukan suatu hal yang mudah. Tapi setidaknya, inilah yang menjadi mission bagi para sejarawan ataupun seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Kita juga perlu menydarkan bahwa masih banyak rekaman-rekaman sejarah yang perlu diperdalami lagi, agar peristiwa sakral seperti ini bisa dijadikan pelajaran di masa yang akan datang.