HARI ANAK NASIONAL 2021: ANAK TERLINDUNGI, INDONESIA MAJU

Hari ini, negara memiliki agenda penting untuk diperingati setiap tahunnya. Pasalnya, tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hal tersebut berdasar pada amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 yang dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, serta perwakilan RI di luar negeri.

Hari Anak merupakan momen yang tepat untuk menggugah kepedulian terhadap anak bangsa dan menyoroti partisipasi seluruh komponen bangsa dalam menjamin pemenuhan hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, anak memiliki hak atas hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Setelah Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres 36 Tahun 1996, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak, melindungi anak, dan menghormati pandangan anak. Atas ratifikasi itu juga, negara memiliki konsekuensi sebagai berikut.

1. Membuat aturan hukum terkait anak

Sebelum KHA disahkan, pemerintah Indonesia bahkan telah mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Setelahnya, pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai perwujudan komitmen dalam meratifikasi KHA. Kini, Undang-undang tersebut telah direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Tidak hanya itu, UUD 1945 pun mencantumkan hal yang serupa dengan KHA dalam Pasal 28B Ayat 2, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Menyosialisasikan hak anak sampai ke anak

Anak-anak sendiri harus mengetahui hak-hak apa saja yang mereka patut peroleh. Sosialisasi ini tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Maka dari itu, Forum Anak hadir untuk membantu mengedukasi anak-anak tentang hak mereka, sekaligus memahami fakta lapangan tentang hal-hal yang belum terimplementasi dari pemenuhan hak anak.

3. Membuat laporan berkala ke PBB

Setiap 5 tahun, pemerintah perlu membuat laporan periodik mengenai implementasi KHA di Indonesia. Hal ini demi memantau perkembangan pengimplementasian hak anak yang tercantum di dalamnya.

Pemilihan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional (HAN) diselaraskan dengan pengesahan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Masih seperti tahun lalu, HAN tahun ini dirayakan secara virtual di berbagai lembaga pemerintahan hingga lembaga swadaya masyarakat. Tahun ini, pemerintah mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagline #AnakPedulidiMasaPandemi sebagai motivasi perlindungan anak di tengah pandemi tanpa mengurangi makna HAN.

“Diharapkan peringatan HAN yang dikemas secara online dapat menjangkau lebih banyak anak dari 34 provinsi di Indonesia termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK),” demikian tulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam sambutannya.

Selamat Hari Anak Nasional! Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Penulis: Gladys Dara Marsha Fenumal