Menjaga Perdamaian di Tengah Gelombang Aksi Peringatan Darurat

Lini masa media sosial ramai dengan gambar garuda berwarna biru bertuliskan ”peringatan darurat.” Hal ini keras menandai bahwa sedang terjadi pergolakan di negara ini. Kegelisahan masyarakat mengenai praktik penggunaan kekuasaan untuk membangun dinasti potilik diserukan di berbagai daerah dalam aksi bertajuk peringatan darurat.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dalam hal putusan mengenai UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, Badan Legislasi (Baleg) DPR justru melakukan beberapa revisi terhadap UU Pilkada tersebut yang disinyalir sebagai wujud melawan putusan MK.
Adapun UU yang dimaksud ialah Pasal 7 Ayat 2 Huruf E UU Pilkada, Baleg DPR merumuskan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Kemudian Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur tentang ambang batas pencalonan 6,5 sampai 10 persen suara sah hanya berlaku bagi parpol nonkursi di DPRD. Untuk ambang batas pencalonan bagi parpol kursi di DPRD adalah 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan suara sah.

Sesuai jadwal, DPR direncanakan segera menggelar rapat paripurna dan secepat mungkin mengesahkan rancangan perubahan UU Pilkada (21/08). Sikap gawat Baleg DPR inilah yang kemudian mengundang aksi protes dari masyarakat sipil di berbagai daerah.
Ormas sipil kemudian mulai berkonsolidasi untuk melakukan aksi serentak melawan arogansi sikap DPR yang dianggap mencederai konstitusi dan semangat negara hukum serta dinilai mementingkan transaksi kekuasaan politik semata.
Menurut catatan CNN Indoneisa, dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI (22/08), polisi dikabarkan menangkap 301 peserta aksi yang diduga telah mengganggu ketertiban, melakukan perusakan hingga aksi kekerasan. Tidak hanya itu, tindakan represif kepolisian juga tampak dari bebagai sumber di media sosial.

Masih dalam catatn CNN Indonesia, Amnesty International Indonesia (AII) mengatakan aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebih dan cenderung brutal saat mengamankan aksi demonstrasi warga menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada.
Padahal, jika meninjau Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dalam hal menjaga perdamaian, komunikasi antara pihak pemerintah, penegak hukum, dan demonstran sangatlah krusial. Dialog yang terbuka dapat meredam emosi dan mencegah tindakan anarkis. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menjalankan tugasnya dengan profesional dan proporsional, serta mengedepankan pendekatan persuasif daripada represif.

• Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam demokrasi, Indonesia telah menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dapat disuarakan dengan cara yang damai. Penting bagi semua pihak untuk menjaga spirit tersebut, agar aksi demonstrasi tetap menjadi sarana ekspresi tanpa mengorbankan perdamaian yang telah diperjuangkan bersama.

Oleh Siska Irma Diana

Referensi:
Melansir dari Kompas.com dalam artikel Peringatan Darurat (Negara), https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/22/peringatan-darurat-negara?open_from=Search_Result_Page
Melansir dari CNN Indonesia dalam artikel Polisi Total Tangkap 301 Orang Saat Demo Tolak RUU Pilkada di DPR https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240823144919-12-1136692/polisi-total-tangkap-301-orang-saat-demo-tolak-ruu-pilkada-di-dpr