HARI PENGENTASAN KEMISKINAN INTERNASIONAL: KEMANUSIAAN DALAM KEMISKINAN

Memasuki 17 Oktober, dunia internasional kembali menyambut hari peringatan untuk Pengentasan Kemiskinan Internasional. Poster, twibbon, maupun postingan mengenai jahatnya kemiskinan dan oleh karenanya ia harus dientaskan pun mulai bertebaran. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menandai hari ini setelah pada tanggal yang sama di tahun 1987, Joseph Wresinski, seorang pastor sekaligus aktivis kemiskinan dari Prancis, mengumpulkan ribuan massa untuk menghormati kasus-kasus kemiskinan dan kelaparan di Paris, Prancis. Gerakan ini menarik perhatian PBB sehingga menetapkannya sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional pada 1992.

Begitulah alur historis hari peringatan kolektif dunia ini. Dalam konteks tahun 2021 sendiri, Indonesia secara khusus telah menunjukkan komitmennya dalam pengentasan kemiskinan. Hingga Maret 2019 lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,41 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di tahun tersebut, 810 ribu penduduk Indonesia berhasil keluar dari batas kemiskinan nasional.

Sayangnya, keberhasilan tersebut ternafikan oleh kehadiran pandemi sejak tahun 2020. Jumlah penduduk miskin langsung meningkat drastis – bertambah sebanyak 27,55 juta orang atau meningkat hingga 1,01 persen dari angka pada Maret 2019. Tahun 2020 pun ditutup dengan 10,8 persen penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan.

Masifnya fenomena kemiskinan di berbagai lingkup spasial, memunculkan beragam definisi atas konsep kemiskinan dan pengukurannya sendiri. Misalnya, ukuran kemiskinan dalam publikasi BPS didasarkan pada pemahaman bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Agar objektif,  maka dibuatlah indikator Garis Kemiskinan (GK) untuk memberikan ukuran yang pasti. GK adalah nilai rupiah minimal untuk individu memenuhi kebutuhan hidupnya selama sebulan.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti PBB mendefinisikan kemiskinan sebagai hilangnya kesempatan atau pilihan, secara khusus dalam memperoleh kecukupan makanan dan pakaian. Selain itu, sedikit berbeda dengan BPS, lembaga Bank Dunia (World Bank) menggunakan pengukuran kemiskinan dengan mengacu pada purchasing power parity (PPP) – sebuah indeks harga yang membandingkan jumlah uang untuk membeli komoditas yang sama antar negara berbeda.

Hingga titik ini, mungkin kita berpikir: begitu rumit, besar, dan tidak tergapainya segala definsi dan pengukuran atas kemiskinan itu, apalagi bagi kontribusi kita seorang. Namun, apabila memang begitu, pantaslah kita menyadari bahwa, pun segala narasi dan pengukuran rumit dari para teknokrat itu, tidaklah kunjung berhasil menghapuskan kemiskinan itu sendiri. Memang rasanya kemiskinan tak akan bisa sirna – setidaknya selama akumulasi dollar menjadi kegiatan utama manusia.

Tapi jika memang begitu, bukankah berarti pada akhirnya, pengukuran hanyalah pengukuran. Definisi hanyalah definisi. Namun realita, tetaplah yang nyata. BPS sangat boleh mempublikasi keberhasilan pengentasan kemiskinan nasional. Pemerintah boleh berbangga angka kemiskinan sempat turun sekian persen. Bank Dunia pun boleh saja mengumumkan statistik penurunan kemiskinan internasional.

Namun, selama ketika kita keluar dari gerbang rumah, melalui jalan raya, dan masih melihat hal-hal yang miris – entah itu bapak tua kurus menawarkan jasa sol sepatu, anak kecil yang mengamen di perempatan, atau ibu-ibu yang mengais sampah – maka di sanalah kita menemukan kemiskinan. Di sanalah, segala statistik dan data keberhasilan tersebut menjadi tidak lagi relevan. Di sanalah, peran kita sebagai seorang manusia diperlukan.

Pada akhirnya, kemiskinan dalam realita tidak melulu adalah soal angka. Usaha objektivikasi data memanglah penting dalam lingkup akademik maupun kebijakan – namun dalam lingkup pengalaman empiris dan lapangan, subjektivitas manusia lah yang jadi begitu penting. Secara khusus, subjektivitas kita dalam melihat, merefleksikan, dan terlibat dalam masalah kemiskinan. Subjektivitas ini bisa dalam rupa niat, upaya, dan respon ketika melihat kemiskinan. Menjadi subjektif karena di dalamnya terkandung perasaan, nurani, ketulusan, dan nilai-nilai lainnya. Pada tataran inilah, kemanusiaan kita diuji.

Oleh karenanya, ketika berbicara kemiskinan, tidaklah cukup apabila pembahasan hanya berkutat pada sebatas data dan statistik. Sistem, kebijakan, dan ideologi memanglah penting. Namun, menjadi penting juga untuk kemudian membahas usaha konkret dan kecil dalam pengentasan kemiskinan ini sendiri. Pada tataran inilah, manusia secara personal dapat dilibatkan, untuk membantu manusia personal lainnya. Usaha akan pengentasan kemiskinan tidak semata terletak pada data, lebih daripada itu, terletak pada usaha kita sebagai sesama manusia – karena bukankah pada akhirnya, esensi dari kemiskinan adalah pembiaran? Secara khusus, pembiaran atas manusia terhadap manusia lainnya? Bila begitu, maka bukankah berarti wujud mutlak melawan kemiskinan, adalah dengan tidak membiarkan?

Penulis: Josef Christofer B